KAPABILITAS MILITERISME JEPANG DAN STABILITAS KEAMANAN KAWASAN ASIA TIMUR

KAPABILITAS MILITERISME JEPANG

DAN STABILITAS KEAMANAN KAWASAN ASIA TIMUR

Oslan Amril, S.S., M.Si.

Staf Pengajar Sastra Jepang Universitas Bung Hatta

Abstrak

Increased military power of the country almost automatically going to be pressures subject and contains replies from all political constellation’s member. Any increase in military weapons by Japan in East Asia, will come criticism and pressure  from other countries in East Asia, such as China, North Korea, South Korea or Taiwan, and so on. The increase in Japan's military capabilities have implications for security and stability in East Asia this causes disruption the balance of power. And improvement of military capabilities is also a trigger of an arms race in East Asia region that impact on political stability, economic, social and cultural.

Kata kunci : Kebijakan Militer Jepang,

         Stabilitas Keamanan Kawasan Asia Timur

1. Pendahuluan

Keadaan kawasan Asia Timur sampai saat ini masih tidak menentu walaupun Perang Dingin telah berakhir. Sejarah Perang Dingin masih membekas dan masih belum sepenuhnya usai dengan rivalitas antar negara Asia Timur. Dinamika keamanan regional di kawasan Asia Timur berkisar pada tiga isu: masalah hubungan Jepang dengan negara-negara tetangganya, ketegangan hubungan antara Cina dan Taiwan, dan perang yang tak terselesaikan antara dua negara Korea.

Potensi konflik regional merupakan hal yang dirasakan oleh negara-negara Asia Timur sebagai ancaman yang besar. Oleh sebab itu, negara-negara di Asia Timur saling berusaha untuk terus meningkatkan pertahanan nasionalnya dengan meningkatkan pembelanjaan militer maupun modernisasi persenjataan karena ada rasa saling curiga satu sama lain. Cina setelah Perang Dingin muncul sebagai kekuatan ekonomi dan militer di Asia. Sejumlah perselisihan yang terjadi antara Cina dan Jepang, terutama yang berkaitan dengan luka sejarah ekspansi Jepang ke Cina yang diikuti dengan aktivitas modernisasi militer Cina telah menimbulkan kecemasan di kawasan Asia Timur. Cina saat ini selain melakukan modernisasi pada angkatan laut dan udaranya, juga memperluas jangkauan operasi maritimnya. Cina bahkan terus mengarahkan puluhan peluru kendalinya ke wilayah Jepang dalam posisi tembak. Selain itu, masalah Cina-Taiwan tentu menjadi salah satu isu penting yang tidak mungkin dilupakan di dalam strategi keamanan negara-negara Asia Timur. Ketegangan Cina- Taiwan diperkirakan akan membawa imbas yang besar terhadap kawasan.

Perubahan fundamental yang terjadi dalam reorientasi kebijakan pertahanan Jepang yang telah menimbulkan kontroversi di kawasan Asia Timur. Di satu sisi, perubahan ini merupakan hak prerogratif Jepang dalam melindungi dan mencapai kepentingan keamanan nasionalnya, namun di sisi lain, telah menimbulkan berbagai kecurigaan dan negara-negara tetangganya, khususnya di Asia Timur dan Asia Tenggara. Sikap ekspansionisme militer Jepang pada masa Perang Dunia dan berbagai kecenderungan memburuknya lingkungan keamanan di kawasan telah menjadi faktor utama kecurigaan negara-negara tersebut.

Benua Asia sebagai kawasan yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia, telah menjadikan negara-negara yang berada dalam kawasan ini khususnya negara-negara yang berada dalam kawasan Asia Timur dengan pertumbuhan GNP yang tinggi (rata-rata sekitar 7% per tahun) bahkan beberapa negara sudah menyandang gelar sebagai The new industrializing countrie's. Tampaknya di kawasan ini selain memiliki kemajuan yang pesat dalam pertumbuhan ekonominya, ternyata juga memiliki berbagai persoalan yang bermuatan konflik, baik itu konflik yang menyangkut kebijakan politik suatu negara yang bertentangan dengan kebijakan politik negara lainnya juga terdapat konflik regional yang berkaitan dengan batas-batas teritorial dan klaim kepemilikian wilayah-wilayah tertentu.

Atas dasar potensi konflik yang terdapat di wilayah yang sedang mengalami pertumbuhan ekonomi secara pesat ini, maka konsekuensi logisnya adalah negara-negara yang memendam potensi konflik tersebut mau tidak mau dihadapkan pada kondisi untuk memperkuat postur militernya.

Fakta berbicara bahwa, negara-negara yang berada dalam kawasan Asia Timur juga merupakan negara-negara yang mengalami peningkatan terpesat di bidang anggaran belanja militer daripada wilayah lainnya di dunia. Dalam hal ini negara Jepang yang sedang meningkatkan kapabilitas militernya di kawasan Asia Timur mengikuti hal serupa yan tengah dilakukan oleh negara-negara di kawasan Asia Timur lainnya.

2. Kebijakan Pertahanan Nasional Jepang

            Merupakan hal yang umum kita ketahui bahwa bangsa Jepang saat ini termasuk dalam negara-negara di dunia yang menonjol dalam bidang militer. Pandangan ini terutama disebabkan oleh perkembangan bangsa Jepang sejak Restorasi Meiji 1868 sampai Jepang terlibat dalam Perang Dunia II. Tetapi sebenarnya keadaan sebelum Restorasi Meiji telah memperkuat kebenarannya, karena waktu itu strata masyarakatnya menempatkan kaum samurai yang notabene militer sebagai golongan paling atas.

            Pada awal masa pemerintahan Meiji, ketika Jepang menghapuskan golongan dalam masyarakatnya, maka untuk mempunyai kekuatan militer dibentuk angkatan perang melalui wajib militer bagi semua rakyat Jepang terutama kaum petani. Ujian pertama angkatan perang ini adalah menumpas habis pemberontakan Saigo Takamori di Kagoshima yakni pemberontakan para mantan samurai yang kemudian lebih dikenal dengan nama Seinan Sensho (Perang Barat Daya). Keberhasilan ini merupakan awal keberadaan militer Jepang sebagai sebuah kekuatan militer modern.

            Setelah itu dunia melihat lebih banyak lagi bukti dari keberadaan militer bangsa Jepang mulai dari perang Jepang-Cina 1894, Jepang-Rusia 1904, sampai akhirnya terjun dan terlibat dalam Perang Dunia II. Meskipun menghadapi kekuatan-kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Inggris dan Perancis, Jepang awalnya dapat menguasai seluruh wilayah Asia Tenggara dan melumpuhkanarmada Amerika Serikat di Hawaii sampai akhirnya takluk oleh keunggulan industri dan organisasi militer Amerika Serikat. Jepang takluk dengan hancurnya kota Hiroshima dan Nagasaki oleh bom atom Amerika Serikat.

            Kalau Jepang merupakan negara yang seakan-akan tidak mempunyai kekuatan militer, khususnya jika dibandingkan dengan kekuatan ekonominya, itu hanyalah sebuah fakta yang tersembunyi. Timbulnya penderitaan lahir dan bathin akibat bom atom Amerika Serikat dalam Perang Dunia II membuat bangsa Jepang lebih bersikap pasif.

            Pasal 9 Konstitusi baru Jepang (Nihon Koku Kempo)  yang berlaku pada tahun 1947 sebagai dasar kebijakan militer Jepang :

            Article 9 :

Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and threat or use of force as means of settling inernational disputes.

In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the states will not be recognized.

Pasal 9 ayat 1 : Dengan keinginan sungguh-sungguh dalam upaya menjunjung tinggi perdamaian internasional yang didasarkan atas keadilan dan ketertiban, rakyat Jepang untuk selamanya menolak perang sebagai hak berdaulat dari bangsa dan penggunaan ancaman atau kekerasan sebagai sarana penyelesaian sengketa internasional.

Pasal 9 ayat 2 : Untuk mewujudkan tujuan tersebut di atas, Angkatan Darat, Angktan Laut, dan Angkatan Udara serta kekuatan perang lain, tidak dimiliki. Selain itu hak negara untuk berperang tidak akan diakui. 

           

           

Berdasarkan kepada konstitusi Jepang di atas, terlihat jelas bahwa bangsa Jepang dalam masalah pengembangan kekuatan militer pada awalnya dibatasi dengan ketat oleh konstitusinya sendiri. Akan tetapi dengan kondisi keamanan dunia saat ini mereka harus menyesuaikan dengan perkembangan kekuatan militer setidaknya untuk kawasan Asia Timur. Hal ini berkaitan erat dengan masalah-masalah lain yang berkembang antara lain politik, sosial ekonomi, dan budaya.

Kekuatan militer Jepang secara modern dimulai dengan dibentuknya Pasukan Beladiri Jepang (Self Defense Force) pada April 1952 atau lima tahun sejak diberlakukannya konstitusi baru Jepang baru tahun 1947. Pembentukan Pasukan Beladiri Jepang mengakibatkan terjadinya perdebatan di kalangan bangsa Jepang sendiri. Sebagian rakyat dan anggota parlemen Jepang menentang karena mereka beranggapan bahwa pembentukan Pasukan Beladiri telah melanggar Nihon Koku Kempo khususnya pasal 9 yang menyangkal perang, melarang adanya potensi perang, dan menolak hak berperang.

Di kalangan pemerintah, mereka beranggapan bahwa Pasukan Beladiri itu diperlukan untuk melindungi kedaulatan Jepang di segala bidang kehidupan baik sosial, ekonomi, dan politik serta jika terjadi serangan atau gangguan dari negara lain maupun dari dalam negeri. Pemerintah juga berpendapat bahwa keberadaan Pasukan Beladiri tidak bertentangan dengan konstitusi Jepang, karena tindakan bersenjata apapun juga yang dilakukan oleh Jepang harus semata-mata bersifat defensif (membela diri). Persenjataan yang membentuk kekuatan pertahanan Jepang, juga terbatas pada persenjataan yang hanya diperuntukkan bagi tujuan-tujuan defensif belaka.

Disamping  keberadaan Pasukan Beladiri dalam masalah pertahan Jepang, yang juga dicermati adalah masalah Perjanjian Keamanan Jepang-Amerika Serikat (Japan-US Security Treaty) tahun 1951. Perjanjian ini diantaranya mengatur kewajiban Amerika Serikat untuk mempertahankan keutuhan wilayah Jepang dari serangan luar, dan memberikan hak kepada Amerika Serikat atas pangkalan Jepang di  Okinawa dalam rangka menjaga keamanan kawasan Asia Timur.

             

3. Tantangan Keamanan Jepang di Kawasan Asia Timur

Perubahan sistem internasional dan meningkatnya potensi ancaman Pasca Perang Dingin menyebabkan Jepang merasa perlu mengantisipasi dengan mengubah kebijakan pertahanan. Perubahanj kebijakan pertahanan Jepang tertera dalam NDPO (National Defence Program Outline) 1996 sebagai dasar kebijakan pertahanan Jepang pasca Perang Dingin. NDPO 1996 memasukan peran pertahanan Jepang di kawasan selepas Perang Dingin yang mengendapkan rencana kerjasama Jepang-Amerika Serikat untuk menghadapi ancaman seperti bila terjadi agresi militer, baik terhadap Jepang atau wilayah lain di luar Jepang yang dapat menggangu stabilitas kawasan. Hal ini menunjukan adanya perubahan kebijakan pertahanan Jepang pada NDPO 1996 dari NDPO 1976 hanya berfokus pada kerjasama Jepang-Amerika Serikat dalam menghadapi serangan terhadap Jepang semata.

Dalam upaya menghadapi perubahan situasi keamanan di kawasan, Jepang pun memperluas kerjasama pertahanan dengan Amerika Serikat pada 17 April 1996 melalui “Jepang-US Joint Declaration on Security, Aliance For The 21^st Century. Pada tahun 2006 dibentuk Defense Posture Review Board di dalam Japan Defense Agency (JDA) yang melakukan rangkaian diskusi untuk mengulas kapabilitas pertahanan Jepang. Jepang pun mempelajari dengan seksama potensi ancaman di kawasan.

Pada Defense White Paper Jepang tahun 2001 dilaporkan adanya peningkatan pesat dari kesiapan militer Cina dalam kualitas dan kuantitas kekuatan angkatan laut dan udara. Inilah titik dimana Jepang menitik perhatian resmi terhadap upaya pengembangan militer Cina.

Pada Desember 2004 Kabinet Jepang meluluskan National Defense Program Guidelines (NDPG) sebagai kebijakan baru pertahanan Jepang yang mulai diterapkan pada tahun 2005. Perhatian mengenai peningkatan potensi ancaman di kawasan tercantum dalam NDPG 2005. NDPG 2005 meletakan Teori Ancaman Militer Cina kedalam dokumen resmi kebijakank pemerintah yang belum tercantum dalam NDPO Jepang sebelumnya. Rencana pertahanan Jepang 2005-2006 untuk pertama kalinya menyebut Cina sebagai ancaman.

Sebagai tambahan, ketidakjelasan dan ketidakpastian tetap ada pada situasi di Semenanjung Korea dan isu Taiwan. Disebutkan bahwa Korea Utara mengembangkan, menempatkan dan memproliferasi senjata pemusnah massal dan rudal balistik. Kegiatan militer Korea Utara seperti itu menjadi faktor ketidakstabilan utama terhadap keamanan kawasan. Cina yang memiliki pengaruh kuat atas keamanan kawasan telah memodernisasi kemampuan nuklir dan rudalnya seperti pasukan laut dan udara dan memperluas wilayah operasi di laut. Jepang menyatakan sikapnya untuk tertap waspada terhadap arah perkembangan militer Cina ini dimasa depan. Perlu diperhatikan pada pernyataan dalam NDPG 2005 ini adalah bahwa Jepang menyebut dengan jelas ancaman serius yang ditimbulkan

Terlihat bahwa Jepang saat ini menghadapi ancaman baru dan berbagai situasi sebagai masalah keamanan di kawasan. Selain itu, Jepang juga memiliki kerawanan dalam negeri seperti daratan yang sempit, garis pantai panjang dengan sejumlah pulau kecil, kepadatan penduduk tinggi dan di mana secara geografis dan geologi Jepang juga rawan terhadap bencana alam (disaster relief) dan bahwa keamanan komunikasi garis pantai sangat penting untuk kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi Jepang.

Penyesuaian besar dalam NDPG 2005 selanjutnya adalah dalam hal penentuan tujuan dari kebijakan keamanan Jepang yang memiliki dua tujuan.

Tujuan pertama adalah untuk mencegah ancaman apapun dari secara langsung mencapai Jepang dan jika hal itu terjadi, untuk mengusir ancaman sekaligus meminimalisir kerusakan. Tujuan kedua adalah untuk mengurangi kesempatan munculnya ancaman apapun di berbagai bagian dunia sebagai upaya untuk mencegah mencapai Jepang.

Tujuan pertama upaya yang diraih Jepang adalah melalui peningkatan kemampuan pertahanan dan peningkatan kerjasama pertahanan dengan AS. Tujuan kedua dilakukan melalui peran serta aktif Jepang sendiri dalam kerjasama dengan komunitas internasional. Tujuan pertama merupakan satu bentuk strategi kemanan nasional, sementara tujuan kedua merupakan bentuk dari strategi keamanan internasional.

Sejak uji coba peluncuran rudal balistik oleh Korea Utara pada tahun 1993, 1998 dan 2003 Jepang merasakan ancaman yang nyata atas serangan rudal ataupun nuklir karena jangkauan rudal balistik Korea Utara tersebut dapat mencapai dan bahkan melampaui wilayah Jepang. Bahkan beberapa waktu lalu, Korea Utara juga baru melaksanakan uji coba senjata nuklirnya dan secara sepihak memutuskan perjanjian kerjasamanya dengan Korea Selatan.

Bukan hanya Korea Utara, Cina pun turut mengembangkan rudal balistik yang dimilikinya. Dari ancaman tersebut terlihat bahwa langkah yang paling tepat dilakukan Jepang adalah untuk mengembangkan sistem pertahanan rudal balistik dengan AS agar tidak menyimpang dari Konstitusi Jepang serta meneguhkan prinsip non nuklir, sekali lagi ditegaskan bahwa pengembangan rudal balistik tersebut dilakukan untuk tujuan deterence sebagaimana telah dicantumkan dalam NDPO 1996. Jadi jelas terlihat bahwa sistem pertahanan rudal balistik merupakan suatu sistem yang dimanfaatkan Jepang untuk mengatasi potensi ancaman militer yang datang dari kawasan.

Persamaan Cina dan Jepang adalah sama-sama mempunyai national images sebagai negara dengan beradaban yang besar. Cina sangat mengagungkan masa lalunya sebagai salah satu negara besr yang memiliki kebudayaan dan peradaban tertua di dunia. Dimulai pada masa pemerintahan Dinasti Tang pengaruh kekuasaan Cina meluas ke seluruh wilayah Asia Timur dan melahirkan apa yang kemudian disebut Pax Sinica atau The Asia Middle Kingdom.

Seperti juga Cina, Jepang merupakan negara yang memiliki tradisi yang kuat untuk mempertahankan kejayaan masa lalunya. Jepang sendiri masih membanggakan kejayaan masa lalunya dan pengaruh kekuatannya yang besar pada masa Perang Dunia II sebagai The Greater East Asian War atau menyebut dirinya sebagai saudara tua (old brother) bagi negara-negara di Asia Tenggara. Hubungan bilateral Cina-Jepang yang memburuk tidak dapat dilepaskan dari pengaruh images yang diberikan masing-masing negara terhadap pihak lawannya.

Cina dan Jepang mempunyai kepentingan nasional yang berbenturan (berbeda). Pemerintah masing-masing negara mempunyai agenda yang berbeda dalam mempertahankan kepentingan negaranya dalam beberapa masalah seperti nampak pada masalah sengketa teritorial di Kepulauan Diaoyu.

Sejak berakhirnya PD II, kedua negara terlibat sengketa perbatasan di kepulauan Diaoyo (versi Cina) atau Senkaku (versi Jepang) wilayah laut Cina Selatan. Kepulauan ini semula merupakan bagian dari wilayah Cina. Namun akibat kekalahan Cina dalam perang terhadap Jepang di tahun 1895, kepemilikan kepulauan ini kemudian beralih kepada Jepang. Cina tidak pernah mengakui kepemilikan Jepang atas Kepulauan tersebut.

Kepulauan ini dinilai memiliki potensi minyak dan gas cukup besar, diperkirakan hingga sekitar 100 juta barrel minyak. Kedua negara saling mengklaim sumber energi tersebut seagai miliknya berdasarkan konvensi hukum laut PBB yang menyatakan negara pantai mempunyai hak ZEE sejauh 370 km atau 230 mil dari pantai mereka. Perebutan pulau ini menjadi sangat penting karena kedua negara tersebut merupakan pengimpor energi terbesar di dunia. Cina dan Jepang adalah negara kedua dan ketiga pengkonsumsi energi minyak terbesar di dunia setelah Amerika Serikat. Cina sangat membutuhkan energi dalam jumlah besar untuk melaksanakan pembangunan ekonominya. Begitu pula Jepang, yang saat ini tengah berupaya mengurangi ketergantungan energinya dari Timur Tengah.

Ketegangan yang terjadi antara Cina dengan Taiwan diyakini akan mengganggu stabilitas keamanan Asia Timur, lebih dari pada itu dikhawatirkan juga dapat mengganggu stabilitas perekonomian Asia. Jepang dan Amerika Serikat merasa berkepentingan untuk melakukan berbagai langkah persiapan menghadapi hal ini, termasuk dengan cara meningkatkan kerjasama keamanan kedua negara karena efek dari konflik Taiwan tersebut pasti akan mengganggu perekonomian Jepang. Pemerintah Jepang telah memperluas kerjasama militernya dengan Amerika Serikat, dengan memasukan isu Selat Taiwan.

Serangan militer Cina terhadap Taiwan akan dianggap sebagai ancaman perdamaian dan keamanan kawasan, sehingga Amerika Serikat dan Jepang akan bergabung membela Taiwan dari setiap serangan Cina agar tercipta keseimbangan kekuatan di Asia Timur. Bagi Jepang keterlibatannya mendukung Taiwan merupakan strategi keamanan untuk melindungi wilayah yang selama ini berperan sebagai buffer zone bagi agresifitas militer Cina. Sekaligus sebagai sarana memperkuat ikatan kerjasama militernya dengan Amerik Serikat.

Perbedaan lainnya antara Jepang dan Cina juga terlihat dari upaya Cina yang berusaha menahan eksistensi Jepang agar tidak meluas secara internasional. Salah satu caranya adalah dengan menghalangi upaya Jepang menjadi anggota Dewan Keamanan PBB. Jepang dan Cina merupakan dua negara yang berpengaruh dan bersaing di Asia Timur. Meski memiliki kerjasama ekonomi yang paling menguntungkan, kedua negara yang bertentangan ini mempunyai hubungan politik yang kurang harmonis.

Cina dengan tegas menyatakan akan menghalangi Jepang duduk di Dewan Keamanan PBB. Selain berjanji untuk menggunakan kekuatan vetonya, Cina juga berupaya menggalang sentimen anti Jepang secara internasional, terutama di kalangan negara-negara Asia, dengan terus membuktikan bahwa Jepang tidak mau mengakui sejarah kekejaman imperialismenya di masa PD II. Perbedaan lainnya juga terlihat dari kenyataan bahwa Cina adalah sekutu terdekat Korea Utara yang sampai sekarang tetap melakukan upaya pembangunan dan uji coba nuklir sebagai faktor pemicu lainnya perselisihan Cina dan Jepang.

Perubahan kebijakan pertahanan dan politik luar negeri Jepang terhadap Cina sebagai mana yang dinyatakan secara terbuka oleh Menteri Luar Negri Jepang, Taro Aso, di akhir bulan Desember 2005, Cina merupakan ancaman bagi Jepang. Cina merupakan negara tetangga yang memiliki penduduk lebih dari satu milyar jiwa, memiliki senjata nuklir, serta belanja militernya yang meningkat diatas 10 persen setiap tahun dalam 17 tahun terakhir dan tidak pernah bersikap terbuka mengenai anggaran militernya.

Alasan tersebut bagi pemerintah Jepang merupakan bukti bahwa Cina merupakan sebuah ancaman nyata. Menganggap Cina sebagai musuh dari pada regional patner akan sangat membahayakan hubungan bilateral kedua negara, dan sekaligus stabilitas keamanan di Asia Timur.

4. Kapabilitas Militerisme Jepang dan Stabilitas 

            Keamanan Kawasan Asia Timur

Pasukan Beladiri Jepang sebagai ujung tombak kebijakan pertahana Jepang telah memiliki strategi militer menghadapi Cina berdasarkan hipotesa serangan Cina terhadap Jepang. Garis besar kemungkinan serangan Cina itu adalah bagian dari rahasia strategi pertahanan Jepang. Para perencana pertahanan Jepang membuat berbagai perkiraan arah datangnya serangan Cina.

Skenario satu Cina akan menyerang Jepang dengan alasan untuk mengamankan sumber energi di pulau Diaoyo Cina akan mengerahkan militernya untuk mengamankan pulau tersebut. Hal ini akan menimbulkan konflik militer lokal karena tindakan Cina tersebut akan dibalas Jepang dengan mengirimkan tentaranya dan merebut kembali pulau Diaoyo.

Skenario dua Cina akan menyerang Jepang dengan alasan terkait masalah Taiwan. Setelah Taiwan menyatakan merdeka Cina akan melakukan invasi miter untuk mengembalikan Taiwan kedalam wilayahnya, Cina kemudian akan menyerang Jepang untuk mengusir dan menguasai pangkalan militer Amerika Serikat di Okinawa, agar kekuatan Amerika Serikat lumpuh dan tidak melakukan intervensi ke Taiwan. Jepang akan mengirimkan pasukan militer demi mengamankan Jepang dan pangkalan militer Amerika Serikat di Okinawa.

Skenario ketiga Jepang meyakini Cina dapat mengambil tindakan militer untuk menjaga kepentingannya dilaut Cina Timur. Untuk itu pemerintah Jepang dalam laporan rahasia mengenai strategi pertahanannya, telah mempersiapkan skenario pertahanan dari serangan Cina, yang bisa dipicu oleh isu Taiwan ataupun sumber daya energi.

Sementara itu, sejalan dengan perkembangan di bidang ekonomi, perkiraan mengenai perhitungan akan keperluan bahan energi cepat atau lambat akan mengakibatkan ketegangan-ketegangan milier antar negara-negara yang menuntut kedaulatan atas wilayah laut yang mengandung kekayaan mineral strategis, misalnya Laut Cina Selatan, Selat Ambalat dan Kepulauan Natuna.

Energi dipandang sebagai salah satu faktor pendukung pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu perkiraan tentang kemungkinan terjadinya perebutan dan tuntutan wilayah yang kaya akan bahan-bahan energi didasar laut maupun di lepas pantai akan masuk dalam perhitungan-perhitungan strategis negara-negara besar di kawasan. Lebih dari itu, banyak yang percaya bahwa kekuatan industri dan teknologi Jepang, dalam keadaan tertentu, dapat diubah untuk keperluan militer. Jepang adalah negara yang sangat tergantung dalam segi sumber daya alam, rute internasional, dan pasokan energi.

Pada September 2010, misalnya, sempat terjadi ketegangan antara Cina dan Jepang atas Kepulauan Senkaku/Diaoyu yang mengungkap adanya potensi konflik kedua negara bertetangga ini di dalam beberapa bulan atau tahun mendatang.  Pada September 2010 itu Tokyo sempat menahan seorang kapten kapal RRC di ibukota Okinawa, Naha, dengan tuduhan kapten kapal Bejing itu melanggar kedaulatan hukum Jepang.

Peneliti asing memprediksi akan pecah konflik militer terbuka antara Amerika dan Cina di kawasan Asia Pasifik pada sekitar 2014-2017. Namun yang jelas, beberapa prakondisi untuk memantik perang terbuka Cina dan Jepang sepertinya sudah tersedia. 

Pertama, pada Desember 2010 lalu, Tokyo telah mengumumkan haluan Pertahanan Baru sebagai respons atas meningkatnya anggaran militer Cina dan sepak-terjangnya di kawasan Asia Pasifik. Berarti, ada satu tren terjadinya militerisasi baik di pihak Jepang yang notabene masih terikat pada perjanjian persekutuan keamanan bersama antara Jepang dan Amerika Serikat. 

Kedua, sebagai konsekuensi dari haluan baru pertahanan Jepang untuk mengimbangi kekuatan militer Cina, Jepang memutuskan untuk menjalin kerjasama strategis dengan Amerika Serikat untuk menjamin keamanan nasional Jepang. Dan konsekuensinya, Jepang akan mempersilahkan kehadiran militer Amerika di Jepang (Mainichi Daily News, 2011).

Potensi konflik regional merupakan hal yang dirasakan oleh negara-negara Asia Timur sebagai ancaman yang besar. Oleh sebab itu, negara-negara di Asia Timur saling berusaha untuk terus meningkatkan pertahanan nasionalnya dengan meningkatkan pembelanjaan militer maupun modernisasi persenjataan karena ada rasa saling curiga satu sama lain.

Melihat perkembangan situasi di kawasan Asia Timur, terutama pasca pertumbuhan pesat militer Cina dan konflik dua Korea membuat Jepang berpikir ulang untuk menata ulang kekuatan militernya. Kekhawatiran Jepang perlu dijadikan perhatian lebih mengingat armada militer Cina yang semakin menjadi jadi, terutama angkatan laut dan program peluru kendalinya.

Saat ini untuk menangkal ancaman militer Cina, Jepang secara perlahan sedang membangun alutsista canggih untuk militernya yakni Kapal Induk , Kapal Selam, Jet tempur Siluman dan lainnya. Cepat atau lambat kebutuhan akan kekuatan militer yang tangguh akan dirasakan oleh rakyat Jepang untuk menghadapi tetangga besarnya yang semakin tangguh, dibuktikan dengan ranking ekonominya yang sudah disalip Cina.

Jepang hanya membutuhkan ijin dari Amerika Serikat untuk merubah Pasukan Beladiri Jepang (JSDF)  menjadi sebuah organisasi militer penuh yang bebas seperti dulu kala. Andai kata sudah tidak ada lagi kekangan dari Amerika Serikat dan segel terbuka, niscaya militer Jepang akan ditakuti dengan segala teknologi yang dimilikinya.

5. Penutup

Keinginan kuat dari pemerintahan Jepang beberapa waktu lalu untuk mengamandemen konstitusinya di bidang militer, agar Jepang dapat berkiprah lebih besar dalam perpolitikan dunia perlu dikaji secara seksama. Fenomena ini juga menyiratkan bahwa situasi di Kawasan Asia Timur akan semakin kompleks. Keragaman kebijaksanaan dan tindakan negara-negara di kawasan ini dapat bersifat konvergen atau divergen, dan dapat berkembang ke arah konfigurasi politik yang berakhir pada suatu struktur perdamaian dan kerjasama atau pada suatu suasana yang diliputi keretakan dan konflik.

Tiada negara manapun di kawasan ini, yang dapat menutup diri terhadap perkembangan-perkembangan itu. Analisis tentang situasi Kawasan Asia Timur menunjukkan bahwa arah perkembangannya masih sangat tidak menentu. Satu faktor yang utama adalah peranan Amerika Serikat di kawasan ini. Sampai pada suatu tingkat yang cukup besar Amerika Serikat masih menentukan laju dan arah perkembangan di Kawasan Asia Timur dan Kawasan Asia Pasifik , terlepas dari sadar tidaknya Amerika Serikat  akan hal ini, dan terlepas dari senang tidaknya negara-negara di kawasan ini mengenai keadaan tersebut.

Daftar Pustaka

Betts, Richard K. Conflict After the Cold Arguments on Cause of  War and

Peace, Mac Millan Publishing Company, New York, 1994.

Diplomatic Bluebook 2004. Japanese Diplomacy and Global Affairs in  2003, 

Ministry of Foreign Affairs, Japan, 2004.

Irsan, Abdul.  Jepang : Politik Domestik, Global & Regional, Hasanuddin

University Press, Maksassa, 2005

Japan Defense Agency, Defense of Japan 2001. Tokyo, 2001

Luney, Percy R, Jr., Takahashi, Kazuyuki, Japanese Constitutional Law.

University of Tokyo Press. Tokyo,1993

Mas’oed, Mohtar. Ilmu Hubungan Internasional - Disiplin dan Metodologi,

LP3ES, Jakarta, 1990.

------------------. Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan, Pustaka

Pelajar, Yogyakarta, 1994.

Morgenthau, Hans J. Politik Antar Bangsa, Penterjemah A.M Fatwa, Cetakan

Pertama, Yayasan Obor Indonesia. Jakarta, 1991.

Nusa Bakti, Ikrar : Forum Regional ASEAN dan Pengaturan Keamanan

Regional di Asia Pasifik. Jurnal Ilmu Politik, 1997.

Prasetyono, Edy. Peningkatan Kekuatan Militer Negara-negara Asia Pasifik

dan Implikasinya Terhadap Keamanan Regional, Analisis CSIS, 1994.

Scalapino, Robert A., Sato, Seizaburo, Internal and External Security Issues in

Asia. Institute of East Asia, University of California. Berkeley, 1986

Singh, Bilveer. The Chalenge of Conventional Arms Proliferation In

Southeast Asia,  CSIS, Jakarta, 1995.

Sukma, Rizal. Transformasi Peranan Strategis RRC menuju Skenario

Dominant Power,  Analisis CSIS, Jakarta, 1991

Waltz, Kenneth N. Theory of International Politics, Reading Mass: Addison

Wesley, 1979.